Perkuat Sinergi Antarlembaga, Bawaslu Bontang Gelar Konsolidasi Demokrasi Bersama Polres Bontang

BONTANG, Bawaslu Kota Bontang - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bontang terus berkomitmen menjaga stabilitas pengawasan dan integritas demokrasi meski sedang tidak berada dalam masa tahapan pemilu yang krusial. Langkah nyata ini diwujudkan melalui kunjungan konsolidasi dan silaturahmi ke markas Kepolisian Resor (Polres) Kota Bontang pada Rabu (14/10/2026).

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Bontang, Aldy Artrian, didampingi Anggota Bawaslu Bontang, Ismail Usman dan Syahriah, serta jajaran staf sekretariat. Kehadiran mereka disambut hangat oleh perwakilan Kapolres Bontang, yaitu Wakapolres Bontang, Kompol Awan K.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Bontang, Aldy Artrian, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas sambutan baik dari jajaran Polres Bontang. Ia menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antarlembaga secara berkesinambungan.

"Hubungan dan komunikasi dengan berbagai instansi vertikal harus tetap berjalan erat, meskipun saat ini kita tidak sedang dalam masa tahapan aktif pemilu atau pilkada," ujar Aldy.

Menanggapi hal tersebut, Wakapolres Bontang, Awan K., memberikan pujian terhadap kinerja Bawaslu Kota Bontang yang dinilai sudah berjalan dengan sangat baik. Beliau menegaskan bahwa Polres Bontang siap memberikan dukungan total terhadap agenda Konsolidasi Demokrasi dan program sosialisasi kepemiluan yang tengah digalakkan Bawaslu.

"Bawaslu saat ini sudah baik dan silakan jalan saja (sesuai aturan). Kami mendukung penuh kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kota Bontang. Kami akan mendukung dari depan dan belakang," tegas Wakapolres sembari mengenang histori kerja sama pada Pemilu 2024 silam.

Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Kota Bontang berharap sinergi ini dapat terus mengawal jalannya demokrasi di Kota Taman. Masyarakat dan seluruh elemen instansi juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak pengawas apabila menemukan atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kepemiluan di masa depan.