Lompat ke isi utama
Berita
Jawab Tantangan Pemilu 2024, Abhan Minta Kendala Regulasi Dibenahi
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjawab tantangan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, Ketua Bawaslu Abhan meminta untuk kendala regulasi atau payung hukum pemilu yang masih tumpang tindih dan mulitafsir untuk dibenahi.
Bawaslu Harus Beri Nyawa Pada Hukum
humas
Balikpapan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur - Badan Pengawas Pemilu diberikan kewenangan oleh negara untuk menghidupkan hukum, salah satu nya adalah dalam proses penyelesaian sengketa.
Bawaslu Bontang Hadiri Bimtek Peningkatan Kapasitas Majelis dan Panitia dalam Penyelesaian Sengketa
humas
Balikpapan, Bawaslu Kota Bontang – Dalam meningkatkan keterampilan dan keilmuan di bidang hukum, Bawaslu Bontang menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Majelis dan Panitia dalam Penyelesaian Sengketa  yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan
Di DPR Abhan Beberkan Rencana Strategis Pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan membeberkan berbagai program kerja dan usulan persiapan pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dalam Rapat Kerja (Raker) sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemen
Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan, Dewi: Banyak Lembaga Timbulkan Ketidakpastian Hukum
humas
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyoroti banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum dalam pemilhan.