Cetak Kader Militan, Bawaslu Bontang Tancap Gas Godok Materi P2P 2026

BONTANG, Bawaslu Kota Bontang - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bontang tancap gas mempersiapkan strategi pengawasan jangka panjang. Melalui rapat koordinasi daring yang digelar Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (07/05/2026), jajaran pengawas di Kota Bontang mulai menyusun materi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) untuk tahun anggaran 2026.

Langkah cepat ini diambil untuk memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor aktif dalam menjaga integritas demokrasi di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Bontang.

Dalam arahannya, Bawaslu Provinsi menekankan pentingnya kontribusi dari setiap Kabupaten/Kota untuk memetakan isu-isu lokal yang perlu masuk dalam materi pendidikan. Sinergi antara Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) diharapkan mampu melahirkan kader pengawas yang militan dan paham regulasi.

Target utama dari program P2P 2026 ini adalah mencetak kader pengawas yang tidak hanya paham regulasi, tetapi juga memiliki "militansi" tinggi dalam melaporkan dugaan pelanggaran.

"Sinergi antar divisi diharapkan mampu melahirkan kader pengawas yang militan dan paham regulasi secara mendalam," tegas Galeh dalam arahan rapat tersebut.

Ia juga menginstruksikan setiap Kabupaten/Kota untuk memasukkan unsur kearifan lokal dan pemetaan kerawanan daerah ke dalam kurikulum pendidikan.

Dengan persiapan yang matang sejak dini, Bawaslu Kota Bontang optimis partisipasi masyarakat akan semakin berkualitas dan berdampak nyata pada terciptanya pemilu yang bersih.