Apel Rutin Bawaslu Bontang: Ismail Usman Tekankan Disiplin dan Tanggung Jawab ASN

BONTANG, Bawaslu Kota Bontang -  Bawaslu Kota Bontang melaksanakan apel pagi dan briefing rutin pada Senin (18/05/2026). Kegiatan apel dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kota Bontang, Ismail Usman.

Dalam arahannya, Ismail Usman menyampaikan pentingnya tanggung jawab bersama terhadap setiap tugas yang telah dilaksanakan. Ia mengingatkan agar seluruh jajaran terus menjaga kedisiplinan kerja, terlebih bagi staf yang kini telah berstatus ASN sehingga tanggung jawab dan beban kerja semakin meningkat dibanding sebelumnya. Ia juga meminta agar setiap tugas mingguan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sementara itu, dalam sesi briefing, Anggota Bawaslu Kota Bontang, Syahriah menyampaikan bahwa kegiatan P2P direncanakan akan dilaksanakan pada 06 Juni 2026 di Kantor Bawaslu Kota Bontang dengan narasumber dari pimpinan Bawaslu Kota Bontang.

Syahriah juga menyampaikan bahwa pada Rabu, 13 Mei 2026 lalu, Bawaslu Kota Bontang telah melaksanakan pengawasan coktas dengan 17 sampling dan seluruhnya berhasil diawasi, meskipun terdapat dua data yang belum diketahui keberadaannya. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya rekapitulasi unggahan media sosial dan website setiap bulan, meskipun data tersebut nantinya diminta per tiga bulan oleh Bawaslu RI.

Terkait kegiatan sosialisasi, Syahriah menyampaikan bahwa sosialisasi ke sekolah-sekolah masih dapat terus berjalan mengingat agenda konsolidasi demokrasi ke partai politik tinggal sedikit. Namun, untuk target kegiatan bulan Juni mulai dipersiapkan pelaksanaan konsolidasi demokrasi kepada ormas maupun paguyuban, mengingat sekolah-sekolah akan memasuki masa ujian dan dilanjutkan kembali setelah penerimaan siswa baru.

Senada dengan hal tersebut, anggota Bawaslu Kota Bontang Ismail usman juga menyampaikan bahwa materi P2P nantinya akan diseragamkan oleh Bawaslu Provinsi, meskipun kabupaten/kota tetap diminta menyiapkan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Selain itu, minggu ini juga telah dijadwalkan agenda konsolidasi demokrasi ke partai politik.

Dalam briefing tersebut juga disampaikan bahwa teman teman PNS masih diwajibkan mengikuti simulasi penanganan pelanggaran yang ditugaskan oleh provinsi. Bagi pegawai yang namanya masuk dalam daftar simulasi diharapkan dapat lebih aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.