Anggaran Terbatas Bukan Penghalang, Bawaslu Kaltim Minta Pengawas di Bontang Tetap ‘Gas Pol’

BONTANG, Bawaslu Kota Bontang -  Rabu (04/03/2026), Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Galeh Akbar Tanjung, melakukan kunjungan kerja ke Bawaslu Kota Bontang. Dalam arahannya, Galeh menegaskan bahwa seluruh staf Bawaslu dituntut tetap aktif dan maksimal dalam menjalankan tugas pengawasan meskipun anggaran saat ini terbatas dan tidak seperti kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan Coktas memang dianggarkan oleh Bawaslu RI, namun jumlahnya terbatas. Karena itu, jajaran pengawas di daerah diminta tetap kreatif dan optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan tahapan yang sedang berjalan.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berencana menggelar kegiatan P2P secara luring pada bulan April mendatang. Kegiatan tersebut akan diikuti sekitar 40 peserta dengan narasumber yang berasal dari kabupaten/kota masing-masing. Diharapkan, pasca Lebaran seluruh kegiatan P2P di wilayah Kalimantan Timur sudah dapat berjalan efektif.

Memasuki tahapan pemutakhiran data pada triwulan pertama, Galeh berharap seluruh jajaran Bawaslu dan KPU dapat bekerja tanpa kendala berarti. Namun, saat ini terdapat tiga kabupaten/kota yang masih menghadapi permasalahan, yakni Samarinda, Paser, dan Kutai Kartanegara.

Permasalahan yang ditemukan berupa selisih dalam proses rekapitulasi data. Padahal, secara aturan tidak boleh ada selisih dan data harus benar-benar sinkron. Selisih tersebut diduga terjadi karena adanya dua kali proses pemindahan data kependudukan, yang menjadi salah satu faktor munculnya perbedaan data, khususnya di Kota Samarinda.

Sinergi antara Bawaslu dan KPU sangat diperlukan agar tahapan pemutakhiran data kependudukan berjalan lancar tanpa kendala administratif yang berarti.