DPP GAMKI Sowan, Abhan Ajak Menyebarkan Literasi Pengawasan Pemilu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mendapat kunjungan dari jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Ketua Bawaslu Abhan berharap adanya tambahan literasi kalangan muda dalam pengawasan pemilu. Dirinya menyambut baik niatan jajaran GAMKI yang berencana ambil bagian sebagai pemantau pemilu.

"Memang untuk pendaftaran, verifikasi, dan akreditasi pemantau pemilu sesuai UU ada di Bawaslu, sementara untuk pilkada kewenangannya ada di KPU," katanya di lantai 2 Gedung Bawaslu saat menjawab pertanyaan Ketua DPP GAMKI Ratu NB Wulla yang menyatakan keinginan GAMKI sebagai pemantau pemilu, namun pada Pilkada Serentak 2020 belum disahkan oleh KPU.

Abhan menambahkan, Bawaslu mendukung upaya peningkatan pengawasan partisipatif oleh masyarakat, seperti GAMKI. Dirinya menegaskan perlunya menyebarkan pengetahuan atas bahaya politik uang, menghindari polarisasi yang mengarah isu RAS atau mengandung kebencian, dan aturan kepemiluan. "Hal ini agar pemilu berlangsung luber dan jurdil, sehingga menghasilkan pemimpin berkualitas," jelas penulis buku berjudul Jejak Kasus Pidana Pemilu (Catatan Penegakan Hukum Pemilu di Jateng).

Selain itu, Abhan menyambut ajakan DPP GAMKI yang berencana mengundangnya dalam Rapat Kerja Nasional sebagai pembicara mengenai pengawasan pemilu. "Mudah-mudahan tidak ada benturan dengan kegiatan lainnya. Saya kira memang perlu mendukung setiap organisasi yang membawa misi pentingnya pemilu berintegritas," tuturnya yang didampingi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Sementara Fritz menyatakan GAMKI dapat membuat program pendidikan pengawasan partisipatif. "Bawaslu sendiri ada SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif), GAMKI juga bisa membuat pendidikan seperti itu. Terserah, apakah nanti kukirikulumnya dibuatkan Bawaslu atau GAMKI sendiri yang membuat lalu mengkonsultasikan kepada kami," ujarnya.

Dia pun merasa Ratu yang kini menjadi Anggota Komisi IX DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur II dapat melihat permasalahan yang ada, kemudian bersama-sama mencari jalan keluar. "Di Sumba Timur yang termasuk dapil Ibu Ratu pada Pilkada 2020 itu, angka pelanggaran netralitas ASN cukup tinggi. Karena itu, bisa juga membantu menyadarkan para ASN agar menjaga imparsialitasnya untuk tetap netral dalam pemilu dan pilkada. Ini sangat penting agar proses demokrasi berjalan sehat sesuai harapan kita semua," sebutnya.

Penulis/Foto : Ranap Tumpal HS

Editor : Jaa Pradana